SEJARAH FISIP UNTAD

Jumat, 27 Januari 2012 Label:
     Keberadaan Fakultas Sosial Politik di Sulawesi Tengah, adalah salah satu fakultas diantara fakultas lainnya dalam lingkungan Universitas Tadulako, dan merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Tadulako, melalui 3 (tiga) tahapan perjalanan sejarah, yaitu periode status swasta (1963 – 1966), periode status cabang (1966 – 1981), dan status fakultas yang berdiri sendiri yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sejak tahun 1981 sampai sekarang ini.

Status Swasta ( 1963 – 1966 )

     Fakultas Sosial Politik Universitas Tadulako bermula dan tumbuh dari hasil swadaya masyarakat Sulawesi Tengah yang berdiri sebelum daerah Sulawesi Tengah mendapatkan statusnya sebagai daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah. Kerja keras tokoh-tokoh masyarakat, maka pada tanggal 8 Mei 1963 berdirilah Universitas Tadulako yang berstatus swasta, dengan Rektor pertama adalah Drh. Nazri Gayur, Sekretaris Aminuddin Ponulele, BA, sedangkan di Fakultas Sosial Politik yang menjadi Dekan pertama dijabat oleh Drs. H. F. Tangkilisan .
     Setelah melalui perjuangan dan bermacam usaha untuk meningkatkan status dan peran Universitas Tadulako, maka pada tanggal 12 September 1964, status Universitas Tadulako menjadi “Terdaftar” sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 94/B-SWT/P/64 dengan empat fakultas yaitu: Fakultas Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan FKIP.

Status Cabang ( 1966 – 1981 ).

     Berbagai upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat di daerah ini, maka terwujudlah Perguruan Tinggi Universitas Tadulako dari status Terdaftar menjadi status Cabang dari Universitas Hasanuddin. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor 1/1966, tanggal 1 Januari 1966. Universitas Tadulako Cabang Universitas Hasanuddin terdiri atas 4 (empat) fakultas yaitu : Fakultas Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Hukum. Sedangkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi IKIP Makassar Cabang Palu yang terdiri atas 3 (tiga) fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, dan Fakultas Ilmu Eksakta.

Status Negeri Berdiri Sendiri (18 Agustus 1981)


     Setelah melalui perjalanan dan perjuangan panjang selama 15 tahun dengan status cabang berbagai pengalaman dan penyesuaian sistem pendidikan tinggi nasional yang dapat dilaksanakan dengan satu komitmen peningkatan status. Usaha untuk menjadikan Untad Cabang Unhas menjadi Universitas Negeri yang berdiri sendiri ternyata mendapat dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I ).
     Untuk lebih mengefektifkan upaya mewujudkan satu Universitas Negeri yang berdiri sendiri, pada tahun 1981 atas fasilitasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, maka dibentuklah Koordinatorium Perguruan Tinggi Sulawesi Tengah (PTST), yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah. Dukungan masyarakat Sulawesi tengah, Pemerintah Sulawesi Tengah, Rektor Unhas, Rektor IKIP Ujung Pandang, akhirnya Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi merubah Status Cabang Kedua Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut menjadi Universitas Negeri yang berdiri sendiri dengan nama “Universitas Tadulako” disingkat UNTAD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 36 Tahun 1981 tertanggal 14 Agustus 1981 dan peresmian sekaligus pelantikan Prof. Dr. H.A. Mattulada sebagai Rektor Pertama Universitas Tadulako pada tanggal 18 Agustus 1981.
     Dalam Keputusan Presiden tersebut Universitas Tadulako terdiri atas 5 (lima) Fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
     Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri atas dua Jurusan yaitu Ilmu Administrasi dan Sosiologi. Sejak berdiri sendiri tahun 1981. Pada tahun 1998, Fisip Untad membuka program studi antropologi dibawah naungan Jurusan Sosiologi berdasarkan Surat Izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 209/DIKTI/Kep?1998 tertanggal 01 Juli 1998. Tahun 2002 berdasarkan Surat Izin Oprasional Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI nomor : 1709/D/T/2002 tertanggal 16 Agustus 2002 membuka program studi Ilmu Pemerintahan berada dibawah naungan Jurusan Administrasi, dan tahun 2003 mendapat izin penyelenggaraan pembukaan program studi lmu Komunikasi dibawah naungan Jurusan Sosiologi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI nomor : 3820/D/T/2003 tanggal 20 November 2003.

1 komentar:

  • Posting Komentar

    BERKOMENTARLAH MENGUNAKAN KATA-KATA YANG BAIK

     
    cHiLd________IsLaNd © 2011 | Design Template by cHiLd________IsLaNd | Template Blogger Name | Uniqx Transparent 2.0 | Uniqx Transparent 2.0
    close

    Sumber : http://ut2a-4down.blogspot.com/2012/03/cara-buat-recent-post-headlines-news.html#ixzz1pRGLqU2o