PEMERINTAHAN SEBAGAI GERAKAN MORAL

     Untuk menilai seseorang aparat pemerintahan harus dipertanyakan agamanya yang bias disebut dengan SQ (sprittual questiont) dan dipilah-pilah keberadaan agamanya (sprittual questiont).

     Namun keberadaan agama terkadang berlainan misalnya apabila seorang pejabat pemerintah tersebut menempatkan kasih diatas segala-galanya, yang menjadi persoalan adalah apakah pejabat pemerintah tersebut dapat mengasihi pemerkosah dan perampok, dalam pandangan agama walaupun memang harus mengasihi sesame umat manusia terutama orang-orang seperti yatim piatu, fakir miskin, orang tua jompo, orang dalam perjalanan dan orang menuntut ilmu, bahkan harus memperlakukan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagai mana yang ditunjukan allah dan rasul-Nya, jadi kasih itu ditunjukan kepada kebaikan itu sendiri, jadi bukan melindungi kejahatan dan dekadensi moral.

     Banyak sekali ditemui ilmuan yang mengatakan bahwa disiplin ilmu itu adalah bebas nilai, bahkan ditemui para ilmuan dalam meneliti dan menulis tentang rekayasa dalam pemerintahan, dan yang bersangkutan sudah barang tentu memang menyetujuinya, secara logika hal ini memang benar tetapi secara moral ini tidak baik.
Selain itu ditemui para moralis yang mencegah terjadinya perang, meniadakan hukuman mati, memperjuangkan hak asasi manusia termasuk bagi pelaku dekedensi moral sekalipun, dengan begitu secara moral hal itu memang baik tetapi secara logika tidak benar.

     Ketika bintang film Illona SStaller dari italia serta Julia peres, Ayu Azhari dan Maria Eva dari Indonesia tampil didepan kamera begitu vulgar masih ada ilmuan yang mengucapkan bahwa hal tersebut sah-sah saja, dan boleh saja Karen secara secular pada gilirannya nanti suda barang tentu melahirkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan lokalisasi prostitusi meningkat dratis.
Fakta empiris nanti yang akan diangkat adalah ilmuan yang lemah dalam hal moral, tetapi sebaliknya ada pula para moralis yang relative lemah pada keilmuan, atau kasarnya orang pintar yang tidak berbudi, dan orang budi yang bodoh.

     Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntunan yang ditunjukan ilmu pengetahuan agar ilmu pengetahuan dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu pengetahuan, tuntunan dasar agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi ilmu pengetahuan itusendiri, oleh karena itu ilmu pengetahuan tidak boleh dikembangkan dengan didasarkan pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan inlah yang menjadi patokan sekulerisme yang bebas nila. Jadi ilmu pengetahuan harus dikembangkan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan ilmiah murni.
Maksud dasar dari tuntutan adalah agar ilmu pengetahuan tidak tunduk pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, sehingga malah mengalami distorsi, asumsinya yaitu selama ilmu pengetahuan dalam seluruh prosesnya tunduk pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, dengan kata lain ilmu pengetahuan kalah terhadap pertimbangan lain, dan dengan demikian ilmu pengetahuan menjadi tidak murni sama sekali ( Sonny Keraf 2001: 150).