EKOLOGI PEMERINTAHAN

A.   HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN SUMBER DAYA ALAM 

berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energy untuk kepentingan hidup manusia. Melalui proses penyesuaian, berbagai potensi seperti : air, tenaga gerak udara, tenaga panas bumi, sinar matahari, tinggi rendahnya permukaan daratan dapat disesuaikan dengan kepentingan hidup manusia. Lingkungan yang berbeda telah menimbulkan perbedaan cara-cara penyesuaian manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, dan perbedaan ini pula yang mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan antar manusia dan antar bangsa. Sumber daya alam antara lain seperti kesuburan tanah, keadaan iklim, musim, air dan lain-lain, akan mempengaruhi kehidupan manusia disekitarnya. Karena perbedaan tersebut dan perbedaan kemampuan manusia, maka ada Negara yang berkembang sebagai Negara pertanian dan pusat perdagangan.

B.    HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN PENDUDUK

Manusia sebagai factor lingkungan fisik (factor bilogis) harus selalu melakukan proses penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai factor bilogis berbeda dengan factor biologis lainnya (tumbuhan dan hewan). Tumbuhan dan hewan dalam proses regenerasi, perkembangan, penyebaran dan persaingan hidup diantara sesamanya lebih bersifat individual. Sedangkan manusia dalam proses seperti itu selalu dalam hubungan yang bersifat kelompok.

Dalam ilmu ekonomi, manusia disebut sebagai salah satu factor produksi (Faktor Tenaga Kerja), kemampuan manusia dalam kehidupannya berkelompok sebagai satu bangsa (Negara) adalah yang menetukan dapat tidaknya suatu bangsa itu memenuhi kebutuhannya. Bila penduduk dapat digerakkan sebagai factor ekonomi mengolah sumber-sumber dan kekeyaan alam, maka kehidupan mereka akan lebih sejahtera dan akan dapat bertahan dalam proses persaingan dengan bangsa atau Negara lain.

Bila penduduk tidak dapat digerakkan sebagai factor ekonomi, maka penduduk tidak menjadi pendorong bagi keseimbangan melainkan menjadi beban yang akan merusak keseimbangan dengan lingkungan. Idealnya jumlah penduduk tidak boleh bergerak bebas untuk selalu bertambah, tetapi harus dibatasi oleh keseimbangan daya dukung foktor-faktor lingkungan. Pada beberapa abad yang lalu pada waku manusia hidup berburu dan berpindah-pindah, jumlah penduduk tidak berkembang dengan cepat, tingkat kelahiran dan kematian hampir selalu seimbang. Hal ini berbeda setelah manusia memasuki cara hidup pertanisan dan peternakan dengan hidup bermukim tetap, pertumbuahan penduduk berkembang dengan cepat.

Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan lingkungan akan menimbulkan kemelaratan dan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian tingkat kelahiran di samping upaya pengembangan faktor-faktor daya yang tersedia. Misalnya di Indonesia pengendalian penduduk mendapat prioritas utama dari pemerintah melalui program keluarga berencana (KB).

C.    HUBUNGAN PEMERINTAHAN DENGAN LETAK GEOGRAFI

Factor-faktor yang berdasarkan geografis, seperti perbatasan strategis (strate gic forniter), desakan penduduk (population user), daerah kepulauan (sphere of influance) dan lain-lain sangat mempengaruhi ilmu pemerintahan. Kendati seluruh factor-faktor tersebut di atas adalah factor-faktor yang terdapat dalam geografi.  Oleh karenanya terdapat hubungan yang erat pula ilmu pemerintahan dengan geografi, karena pengaruh dimaksut ditunjukan pada ilmu pemerintahan.

Sebagai contoh dari pengaruh-pengaruh tersebut adalah sebagi berikut :

1.     Negara kepulauan karena terpisah-pisah, maka untuk efisiensi kerja, dalam sistem pemerintahanya, sebaiknya di laksanakan desentralisasi.

2.    Negara continental mudah dilaksanakan pengawasan dan relative lebih muda pula transpotrasi, maka dalam sistem pemerintahanya sebaiknya dilaksanakan sentralisasi.

3.    Negara yang penduduknya homogeny cenderung untuk melaksanakan sentralisasi, sedangkan yang penduduknya heterogen cenderung untuk melaksanakan desentralisasi.

D.   HUBUNGAN PEMERINTAHAN DENGAN POLITIK

Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan, menekankan pada fungsi outpu dari pada mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitik beratkan pada fungsi input. Dengan perkataan lain ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik dari suatu sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajarai society dari suatu sistem politik.

Kemudian terlihat hubungan yang nyta pula antara ilmu politik dan ilmu pemerintahan, adalah karena mengangap ilmu pemerintahan yang organisasinya tersusun berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi yang mempunyai ruang lingkup begitu luas mulai dari garis pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah dan desa/kelurahan, adalah menjalankan keputusan-keputusan politik. Sedangkan ilmu pemerintahan membicarakan penyelengarananya dengn menekankan pada hubungan-hubungan ntara pusat dan  daerah, antara yang memerintah denagn yang diperintah, antara-departemen dan non departemen, antara lembaga tinggi dan lembaga tertingi.

Jadi jika keputusan kebijksanaan pemerintahan dalam arti luas, telah ditetapkan, maka kemudian keputusan tersebut tampa bergerak dari arena politik sebagai pembuatnya kearah imprastruktur birokrasi pemerintahan dalam arti sempit, sebagai penyelengaranya.

E.    HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN EKONOMI

Akan hal hubunganya dengan pemerintahan tampak sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan memperkuat Negara dengan jalan mengkonsolidasi kekuatan dala bidang perekonomian.

Hal tersebut dapat dicapai dengan suatu sitem perekonomian yang menguntuingkan Negara antara lain dengan jalan memajuakan dan mempergiat ekspot ke luar negeri dari barang-barang produksi dalam negeri dan denga jalan itu menimbun emas di dalam negeri.

Di Negara-negara komunis, perekonomian benar-benar dikuasi oleh pemerintah sehinga barang-barang impor sangat dibatasi sampai kemudian pengaruh komunis tersebut memudar dibagian eropa timur.

Dinegara-negara liberal yang mengidolakan demokrasi bukanya tidak ada dominasi ekonomi. Diamerika serikat misanya walaupun terjadi free fight tetapi pihak-pihak yang perekonomianya kuat tampak masi mempengaruhi hasil pemeilihan umum, bahkan lebih buruk lagi mnereka-mereka yang berdarah yahudi dan berkiblay ke isael. Sehinga ada momok dalam kongres bahwa siapa yang menantang akan di recall bahkan disingkirkan.

Bagi parah ahli ekonomi gejala yang timbul dalam hubungan-hubungan pemerintahan dipandang bahwa tugas utama pemerintahan adalah mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan yang diperoleh. Atas dasar ini lalu ditentukan prioritas dengan memperhitungakan efisiensi dan efektifitas.

F.    HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN SOSIAL BUDAYA

keduanya memiliki hubungan yang erat. Dalam pemerintahan terdapat beragam kebudayaan manusia yang mana kebudayaan itu sudah ada dari dulu, merekat kuat pada diri manusia. Contoh ; budaya pemimpin, budaya tari, budaya arsitek, budaya nyanyian, budaya moral dan budaya perang

Hakekat manusia dan keteraturan sosial dijabarkan oleh Fukuyama. Para ahli ekonomi bersama dengan ahli sosiologi percaya bahwa norma-norma dikonstruksikan secara sosial. Cara mereka menginterpretasikan konstruksi ini berbeda-beda. Dari segi ekonomi lebih mengacu pada hal posisi individu secara rasional yang sejajar sementara pandangan sosiologi lebih kepada sebuah kekuatan yang besar dapat mengatur dan mendominasi kekuatan yang lemah. Tetapi untuk masa ini ilmu sosial lebih banyak didominasi oleh asumsi bahwa norma-norma sosial memang dikonstruksikan secara sosial dan untuk menjelaskan hal tentang fakta sosial lebih diarahkan kepada pemikiran Durkheim yang mengutamakan fakta sosial daripada hal biologis atau genetika. Ahli-ahli sosial tidak mengingkari bahwa manusia memiliki bentuk fisik yang dibentuk oleh alam daripada budaya. Tetapi model standar sosial menuntut bahwa hal-hal biologis hanya mencakup hanya pada tubuh, sedangkan pikiran merupakan sumber dari budaya, nilai dan norma-norma adalah hal yang berbeda. Ternyata terdapat banyak bukti-bukti nyata dalam kehidupan ilmu pengetahuan dimana model standar ilmu sosial tidak cukup, sehingga manusia lahir dengan kemampuan kognitif dan kemampuan khusus untuk belajar yang dapat mengarahkan mereka ke kehidupan bermasyarakat.

Budaya masyarakat setempat menjadi perhatian pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang untuk menjaga sutu tatanan budaya di tengah - tengah masyarakat kita yang majemuk dan di hantam oleh budaya - budaya dari bangsa lain yang tidak sejalan dengan cara kehidupan masyarakat kita sehinga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintaha itu tidak bertolak belakang dengan apa yang ada di tengah tengah kehidupan bermasyarakata.

G.   HUBUNGAN PEMERINTAH DAN HANKAM

Berbicara mengenai pertahanan dan keamanan (HANKAM) suatu negara. Ini sangat dibutuhkan dalam pemerintahan untuk menjaga keamanan suatu negar dari ancaman musuh. Hankam juga tidak hanya dibidang tugas dan tangung jawab militer tetapi hankam juga berkaitan erat dengan semua bidang dan sendi-sendi kehidupan rakyat suatu Negara misalnya social budaya, ekonomi, kesehatan dan lain-lain ini sangat berhubungan dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar  1945.

Ketika dalam pertahanan dan ketahanan dalam sebuah Negara akan lemah ini akan mempengaruhi kondisi pemerintahan dlam Negara tersebut maka dari itu Hankam dalam Negara harus benar-benar terjaga. Maka dari itu, sebaiknya kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak kehendaki sama-sama kita perhatikan agar suatu saat tidak menjadi titik lemah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hal ini perlu dipehatikan bersama. Baik rakyat, maupun pemerintah sebagai Suri-teladan bagi rakyat. Berikan contoh sikap dan perilaku yang baik. Disamping itu, fungsi pendidikan sangat berpengaruh besar dalam hal Hankam suatu Negara. Memperjuangkan ketahanan pangan dankesejahteraan rakyat adalah target utama yang tak kalah pentingnya untuk mewujudkan pertahanan keamanan baik suatu Negara.

H.   HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN AGAMA

Dalam kehidupan yang multidimensional ini, kita menemikan budi, akal dan rasa, yng tampak bagian secara sengaja ada yang memprogram, yang tidak boleh berasal dari sesuatu yang maha berkehendak, yang maha merancang serta maha mencipta.

Secara etimologi agama berasal dari dua kata sangsekerta yaitu ‘A’ yang berarti tidak dan ‘gama’ yang berarti kacau, jadi agama dapat diartikan sebagai penjaga kekacauan. Untuk itu, ada beberapa pengaturan mendasar yang diberikan dalam ekonomi, hokum, politik, pemerintahan, social, budaya, dan juga parawisata.

Dalam hal social, kita ambil contoh kasus sex, yaitu untuk sex ini maka dibuat pengaturan pernikahan yang sacral berdasarkan kasih saying yang tidak menutup kemungkinan berhubungan sex, karena kasi saying beresiko pengorbanan sedangkan seks beresiko kepemilikan pribadi yang subjektif, maka dilarang menikahi keluarga (dalam arti anak, ibu, bapak, dan saudara ang disebut inses), dilarang pernikahan sejenis (dalam arti sesame perempuan yang disebut lesbian dan sesame lelaki disebut homo sex). Disinilah letak hubungan antara agama dan pemerintah Denagn pernikahan ini maka bila menghubungkan agama dengan pemerintahan selayaknyalah pemerintaha melarang berdirinya lokasi prostitusi. Namun begitu banyknya dilokasi parawisata ditemukan pula lokasi prostitusi baik yang terbuka ataupun terselubung tetapi secara diam-diam dilindungi oleh pmerintah yang berkuasa.

UUD 1945 yang lahir sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mengamanatkan dalam Bab XI tentang agama pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa :

1. Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu2.

Pokok pikiran dua hal di atas, terdapat pada Pembukaan yang merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara, falsafah hidup, dasar hokum, dan sumber hokum bernegara dan bermasyarakat. Walaupun demikian Negara Indonesia bukanlah Negara berdasarkan satu agama, juga bukan Negara sekuler. Dalam suatu Negara agama, sumber hokum adalah kitab suci. Sedangkan dalam Negara sekuler, agama dipisahkan sama sekali dengan urusan Negara. Kalau pada zaman Hindia Belanda dan pada zaman Jepang umat Kristen merasa tertekan dan Pastur serta para Domine banyak mendapat perlakuan tidak wajar, maka di zaman Indonesia Merdeka, semua pemeluk agama diperlakukan sama. Pemerintah memberikan pelayanan dan bimbingan kepada semua masyarakat beragama dalam rangka membina keutuhan dan persatuan bangsa.

REFERENSI :

Syafiie, Inu Kencana. 2010 Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama

Syafiie, Inu KKencana. 2011 Etika Pemerintahan: dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu pemerintahan dalam mengubah pemerintah biadab menjadi pemerintah beradab. Jakarta : Rineka Cipta