KEBIJKAN PUBLIK MENURUT BEBERPA PRESPEKTIF

Oleh

Amransyah M. Satali

1.    Perspektif Administrasi melihat prosesnya isu  itu sangat normatif, artinya bahwa sebuah isu itu jika terekspose dan tersampaikan ke'publik dan mendapat atensi yang besar dari masyarakat maka pada saat itu dia menjadi masalah publik. yang tdinya dia hnya sebatas itu menjdi mslah publik karena telah dikelolah secara baik dan pada saat itu langsung dirumuskan menjadi kebijakan public.

2.    Prespektif Teknokratis. Dalam prespektif teknokratis, isu yang muncul itu di proses pada perumusan kebijakan memiliki posisi sentral. Sebab, pada tahapan ini berbagai solusi cerdas sebagai upaya memecahkan persoalan masyarakat digodok agar dapat dirumuskan serangkaian alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh para policy maker melalui proses politik, prespektif teknokratis ini melakukan analisis dari berbgai sudut pandang sebelum sebuah isu itu di angkat menjadi kebijakan public.

3.  Prespektif governance dalam konsep governance Isu yang muncul lebih diprioritaskan harus merupakan cermin dari aspirasi public kemudian di buat menjadi kebijakan public mengindahkan wacana yang berkembang di satuan-satuan dan fragmen masyarakat. Dengan demikian Kebijakan ini akan mampu mengundang entitas masyarakat memasuki wilayah politik "self-governance" yang sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas dan kemaslahatannya.

4. Prespektif demokratik governance,  isu yang muncul lebih di cenderung di prioritaskan pada masyarakat dan pasar untuk di jadikan sebagai kebijakan public dan dalam perumusan kebijakan melibatkan di libatkan pasar dan masyarakat kaerena merekalah yang mengetahui sesuai disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

5. Presfektif konflik, Dari perspektif konflik, sebagai sebuah proses dan arena pertarungan berbagai isu dan kepentingan yang beredar di masyarakat. Negara, dan juga kaum teknokrat, sebagai aktor utama dalam proses kebijakan dengan kapasitas otoritas politik dan kebenaran ilmiahnya hanyalah aktor-aktor yang ikut terlibat dalam pertarungan ini. Dalam perspektif ini, maka sumber konflik adalah kuasa atas makna ‘publik’, lebih spesifiknya ‘masalah publik’ dan konflik yang terjadi adalah konflik yang sifatnya diskursif.

6. Prespektif advokasi istilah ini juga digunakan dalam analisa kebijakan yang menggunakan perspektif lain, tetapi penggunaan istilah mungkin yang paling representatif untuk menggambarkan bagaimana dalam proses kebijakan, berbagai kepentingan menawarkan dan memperjuangkan isu isu yang dilakukan mengunakan langkah alternatif kebijakan yang mereka anggap paling menguntungkan bagi kepentingan mereka. Masing-masing kepentingan melakukan hal itu dengan tujuan agar kebijakan yang dihasilkan bisa melayani kepentingan tersebut semaksimal mungkin (maximizing), atau paling tidak agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan kepentingan tersebut (satisfying).